BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya memperkuat akurasi data kependudukan guna mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Begitu penegasan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (4/5/2026).
Kerja sama ini menandai peluncuran sistem aplikasi RMDku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan), sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Lampung otomatis terupdate pada dokumen kependudukan siswa bersangkutan.
Marindo Kurniawan mengapresiasi kolaborasi ini. Ia menyebutkan, selama ini data seringkali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan.
”Isu strategisnya, seperti apa mengatasi tingkat IPM kita yang tahun lalu 73,98. Artinya, jika melihat data yang BPS sampaikan, Lampung peringkat ke-27 nasional dari 38 provinsi. Tingkat pendidikan salah satu dimensinya,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, ketidaksesuaian data lulusan sekolah pada Kartu Keluarga (KK) sering menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tak terbaca optimal saat Badan Pusat Statistik (BPS) menyurvei. Lewat RMDku, persoalan tumpang tindih atau ketiadaan data kelulusan dapat teratasi.
”Inovasi ini sangat bagus untuk bisa kita implementasikan. Tentunya, pemerintah bisa mendapatkan data akurat lalu bisa padanisasi dengan BPS. Jika lama sekolah ini sudah update, sudah ada data awal sebelum turun ke lapangan,” tambahnya.
Sekdaprov menekankan kualitas input data penting. Ia menginstruksikan Disdukcapil dan Disdik, khususnya melalui UPTD di kabupaten/kota, proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua. Akurasi data ini juga akan berdampak kebijakan ekonomi, seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.
Marindo juga menegaskan, Pemprov Lampung berkomitmen dalam transformasi digital melalui pengintegrasian seluruh aplikasi layanan ke dalam satu wadah.
”RMDku ini kalau sudah valid, agar dapat diintegrasikan dengan Lampung-In. Kita pastikan pemprov hanya punya satu aplikasi, Lampung-In sebagai Super Apps. Jadi, semua masyarakat bisa mengakses pada satu pintu,” pungkasnya.
Kepala Disdukcapil Lampung, Lukman, menyampaikan, inovasi ini lahir sebagai jawaban atas rendah rata-rata lama sekolah di Lampung yang terpantau dari data administratif kependudukan. Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Lampung tahun 2025 pada angka 73,98 atau peringkat 27 se-Indonesia.
”Dimensi kesehatan sudah baik, ekonomi juga cukup baik, dan dimensi pendidikan kita masih sedikit berkurang. Terutama sangat ironis ialah nilai rata-rata lama sekolah di Lampung baru dikategorikan 8,61 tahun. Berarti kita di Lampung ini rata-rata masih SMP kelas 2,” lapornya.
Lukman menjelaskan, tidak sinkron data itu mayoritas sebab kurang kesadaran masyarakat memperbarui data tingkat pendidikan pada KK setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
Melalui inovasi RMDku, Pemprov Lampung akan jemput bola. Data siswa yang lulus akan dihimpun pihak sekolah dan Kantor Cabang Dinas untuk diserahkan kepada Disdikbud, lalu ke Disdukcapil guna pemutakhiran data secara otomatis. Target utamanya ialah siswa SMA/SMK yang baru lulus mendapatkan KK berstatus pendidikan terbaru saat menerima ijazah.
Selain pemutakhiran data pendidikan, kerja sama ini juga menyasar dalam meningkatkan perekaman KTP Elektronik bagi siswa usia 17 tahun dan mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
”Dalam inovasi ini bukan hanya kita meningkatkan IPM, melainkan juga kita akan mendapatkan data siswa yang belum perekaman yang sudah usia 17 tahun. Juga kita bisa mengetahui siswa-siswi belum aktivasi IKD,” jelas Lukman.
Dengan data lebih akurat, pemprov optimis dapat mengintervensi kebijakan lebih tepat sasaran, termasuk upaya mengurangi angka kemiskinan kerapkali berkorelasi dengan tingkat pendidikan pada data kependudukan. (kmf)
